Maka lahirlah kabinet yang gagap menghadapi kenyataan: kabinet penyangkal realitas. Dan banjir Aceh menjadi panggung perdananya. Prabowo harus sadar bahwa ia kini berdiri di titik kritis: antara menjadi presiden yang memperbaiki warisan, atau presiden yang mewarisi keburukan. Ia tidak bisa terus berlindung di balik alasan “transisi.” Tidak bisa terus bersandar pada pembenaran bahwa wajah lama tidak bisa dielakkan. Tidak bisa membiarkan menteri berbicara seolah publik ini bodoh, tuli, dan buta.
Aceh dan Sumatra telah memperlihatkan betapa bahayanya ketika negara menolak realitas ekologis namun tunduk pada realitas oligarki. Dan ketika seorang menteri menganggap gelondongan kayu di tengah banjir sebagai “kayu telanjang biasa,” itu bukan sekadar kegagalan komunikasi. Itu adalah simbol bahwa rezim bohong belum selesai. Bahwa jantung kekuasaan masih berdetak dengan logika yang sama: menyembunyikan kenyataan untuk menjaga kenyamanan politik.
Prabowo harus memilih, apakah ia akan membiarkan kabinetnya tetap hidup dalam tradisi penyangkalan yang diwariskan rezim sebelumnya, atau ia akan menegaskan bahwa eranya adalah era baru—era di mana kebenaran tidak lagi menjadi musuh kekuasaan?
Banjir Aceh sudah memberi jawabannya: reformasi kabinet diperlukan—bukan besok, bukan nanti, tetapi sekarang. Sebab negara tidak bisa diselamatkan oleh pejabat yang takut pada kenyataan. Dan rakyat tidak bisa terus hidup di bawah kekuasaan yang menjadikan kebohongan sebagai kebijakan.
