• Bahwa gelondongan kayu masih mengalir dari hulu ke hilir, meski aparat selalu mengklaim telah menangkap “mafia kayu” setiap tahun.
• Bahwa bencana ekologis di negeri ini bukan lagi “bencana alam”—melainkan bencana kebijakan.
Namun, alih-alih membaca bencana sebagai alarm, para pejabat memilih membaca bencana sebagai gangguan komunikasi publik. Alih-alih menjelaskan, mereka memilih meremehkan. Alih-alih bertanggung jawab, mereka mencari kalimat paling aman untuk menutupi noda yang tak bisa lagi ditutup.
Itulah warisan rezim lama yang masih hidup: reflek menyangkal—bahkan ketika jarak antara kebohongan dan kenyataan sudah selebar jurang.
Ironisnya, Prabowo sendiri sebenarnya memiliki modal moral untuk memutus rantai kebohongan itu. Ia kerap berbicara tentang kejujuran, tentang keberanian menghadapi kenyataan, tentang reformasi besar yang ingin ia wujudkan. Publik berharap—dan berharap itu wajar—bahwa presiden baru ini akan menegaskan sikap baru terhadap kebenaran.
Tetapi harapan itu dipukul oleh kenyataan ketika sebagian besar kabinetnya justru diisi oleh mereka yang selama 10 tahun terakhir menjadi arsitek, penjaga, atau penikmat narasi kebohongan negara. Mereka yang terbiasa menolak realitas ketika realitas mengancam kekuasaan. Mereka yang berdiri kokoh di bawah payung oligarki dan melihat publik bukan sebagai subyek demokrasi, melainkan sebagai audiens yang dapat dipoles persepsinya.
