“Ketika semua langkah yang diambil pemerintah memiliki bayangan para oligarki busuk di belakangnya, maka sudah jelaslah peran para penguasa tersebut sebagai ‘The Guardian of Oligarch’,” tegas BEM Udayana.
Seperti diketahui, isu bahwa pemerintahan Jokowi dikuasai dan dikendalikan oligarki, telah lama bergaung di jagat perpolitikan nasional.
Indikasinya adalah, pemerintahan ini terlalu sering mengabaikan aspirasi rakyatnya, sehingga kebijakan-kebijakannya kerap menuai polemik dan kontroversi berkepanjangan, bahkan memicu demonstrasi yang menolak kebijakan tersebut.
Dalih bahwa kebijakan dibuat demi kepentingan rakyat, tidak paralel dengan fakta di lapangan.
Omnibus Law UU Cipta Kerja yang disahkan DPR pada 5 Oktober 2021 misalnya, diklaim dapat menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya, namun faktanya, aturan-aturan dalam UU itu justru dinilai dapat merusak lingkungan dan membuat kehidupan buruh makin susah.
Alih-alih menciptakan lapangan kerja, pemerintah justru terus menerus mendatangkan TKA dari China, sementara rakyatnya sendiri masih sangat banyak yang membutuhkan pekerjaan.
UU Minerba dibuat dan disahkan DPR secara kilat, dan menimbulkan gelombang protes karena akan memicu ekploitasi besar-besaran yang dapat merusak lingkungan.
