Dengan kata lain, demokrasi bukan hanya mengawasi pelaksanaan program. Ia juga dibutuhkan sejak awal untuk menguji apakah tujuan, sasaran, dan desain kebijakan publik memang masuk akal.
Memutus Masa Lalu
Pilihan antara negara kuat dan demokrasi adalah pilihan palsu. Ia berakar pada mitos usang yang sudah pernah dipatahkan.
Maka pertanyaannya bukan apakah Presiden Prabowo boleh membangun negara kuat. Tapi bagaimana agar negara kuat itu tidak berubah menjadi kekuasaan yang enggan diingatkan? Bagaimana agar negara kuat itu tidak berpangkal pada perluasan peran militer dalam administrasi sipil? Bagaimana agar negara kuat itu tidak menjerat kebebasan politik warga dan hak-hak sipil?
Tantangan terbesar Presiden Prabowo bukan pertumbuhan tinggi, memberi makan puluhan juta anak, atau membangun kedaulatan pangan dan energi.
Tantangan terbesarnya adalah membuktikan bahwa semua tujuan mulia itu bisa diwujudkan tanpa harus dibayar oleh demokrasi yang kian sayup.
Presiden Prabowo masih punya kesempatan untuk memutus lingkaran masa lalu itu. (**)
