Oleh: Rachlan Nashidik, Politisi
Presiden Prabowo Subianto memasuki Istana dengan ambisi besar. Ia bicara tentang swasembada pangan dan energi, pertahanan nasional, makan bergizi gratis, pertumbuhan tinggi, persatuan nasional, dan kedaulatan Indonesia di tengah dunia yang makin kasar dan terbelah.
Semua itu punya dasar yang sah. Otonomi strategis Indonesia memang penting, apalagi di tengah ketegangan geopolitik Amerika dan China.
Masuk akal bila, untuk mewujudkan agenda sebesar itu, Presiden membutuhkan negara yang kuat. Indonesia perlu pemerintah yang mampu bekerja, menaruh makanan di piring rakyat, memperkuat energi, membangun pertahanan, menarik investasi, dan menyikapi perubahan geopolitik tanpa kenaifan.
Tetapi justru untuk mengerjakan semua itu, Presiden juga membutuhkan demokrasi yang hidup. Di situlah paradoksnya. Prabowo mewarisi dari masa Jokowi bukan hanya daftar proyek infrastruktur dan hilirisasi, melainkan juga demokrasi yang telah dibuat lebih jinak.
Dengan kata lain, Presiden Prabowo menginginkan negara yang kuat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Tetapi demokrasi yang diperlukan untuk mengawasi pekerjaan besar itu sudah terlanjur dibuat kecil.
Kritik The Economist
Dalam keadaan seperti itu, bagaimana memastikan pekerjaan-pekerjaan besar negara tidak salah arah? Bagaimana mencegahnya berubah menjadi pemborosan, alat membentuk loyalitas, atau ladang rente?
