Porostimur.com, Ambon – Ketua DPD PDI-Perjuangan Maluku masa bakti 2025–2030, Benhur George Watubun, menegaskan komitmennya untuk selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil. Pernyataan ini disampaikan menyusul dominasi PDIP di DPRD Provinsi Maluku, yang saat ini memiliki delapan kursi, sehingga menjadi penentu keputusan dan arah kebijakan signifikan di lembaga legislatif.
“Apabila kebijakan pemerintah bertentangan dan tidak mengakomodir kepentingan rakyat, kita akan bersama-sama dengan masyarakat,” ujar Watubun, Kamis (13/11/2025).
Kursi DPRD sebagai Alat untuk Rakyat
Watubun menegaskan, jumlah kursi yang dimiliki PDIP harus dimanfaatkan sebagai alat untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap pro terhadap masyarakat kecil, terutama di pulau-pulau terluar dan daerah terpencil.
“Percuma kita punya delapan kursi, namun pandangan kita tidak menjadi alat keputusan pemerintah. Sekalipun kita tidak berada di pemerintahan, kita selalu mengingatkan agar kebijakan jangan merugikan rakyat kecil,” katanya.
Ia menambahkan, keberpihakan partainya tidak hanya berlaku di pusat pemerintahan, tetapi juga harus dirasakan hingga ke daerah-daerah paling jauh dan terluar.
“Kita yakin dengan kekuatan yang dibangun, seluruh kepentingan fraksi dapat terakselerasi, dan kekuatan legislatif kita dapat berpengaruh di pemerintahan,” pungkas Ketua DPRD Maluku tersebut.
