Korupsi bukan lagi sekadar kejahatan; ia telah menjelma menjadi kebiasaan. Kekayaan alam yang dulu diperjuangkan dengan darah kini dikelola dengan logika untung-rugi yang sempit. Tambang, hutan, laut—semuanya seperti sedang dilelang, bukan untuk kemakmuran bersama, tetapi untuk mempertebal kantong mereka yang dekat dengan kekuasaan.
Negara hadir, tetapi bukan sebagai pelindung—melainkan sebagai fasilitator.
Kita menyebut ini pembangunan. Kita menyebut ini kemajuan. Tetapi siapa yang benar-benar maju? Rakyat kecil tetap bergulat dengan kebutuhan dasar, sementara angka-angka pertumbuhan dijadikan pembenaran atas ketimpangan yang terus melebar. Di titik ini, kita harus jujur: ada yang keliru dalam arah perjalanan bangsa ini.
Dalam politik luar negeri, kita juga melihat kegamangan yang sama. Indonesia yang dulu berdiri tegak dengan prinsip bebas aktif kini tampak berjalan tanpa kompas. Hari ini ke Timur, besok ke Barat, lusa entah ke mana. Kita berdalih sedang menyeimbangkan, tetapi sering kali yang terjadi adalah menyesuaikan diri. Kita berbicara tentang kemerdekaan bangsa lain, tetapi lupa menjaga kemerdekaan keputusan kita sendiri.
Tan Malaka pernah berkata bahwa kemerdekaan sejati adalah ketika suatu bangsa mampu berdiri di atas kaki sendiri—secara politik, ekonomi, dan pikiran. Jika hari ini keputusan-keputusan strategis kita lebih ditentukan oleh tekanan global daripada kehendak rakyat, maka pertanyaan itu menjadi relevan kembali: sudahkah kita benar-benar merdeka?
