Fatoni menjelaskan saat belanja pemerintah daerah macet akan berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat, dan mandeknya perbaikan pelayanan.
Dampak lainnya kata Fatoni, pelaksanaan pembangunan menjadi terhambat dan berimbas pada kesejahteraan masyarakat yang tertunda.
“Hari ini sesuai dengan arahan Bapak Mendagri kami dari Kemendagri turun tim lengkap untuk bisa mendengar melakukan fasilitasi dan asistensi bagaimana agar percepatan ini bisa dilaksanakan,” katanya.
Fatoni juga menjelaskan, rata-rata realisasi belanja untuk provinsi sebesar 40,16 persen.
Data realisasi belanja tertinggi kata dia, diraih oleh Provinsi Jawa Barat dengan angka sebesar 55,90 persen, kemudian Bengkulu 51,50 persen, Jawa Timur 48,82 persen, Lampung 45,67 persen, dan Sulawesi Barat 45,14 persen. (red)
