Lebih berbahaya lagi, sebagian elite tak ragu menjadikan dirinya antek kepentingan asing. Kekayaan alam Indonesia diperlakukan sebagai komoditas global yang boleh diambil siapa saja selama ada imbalan. Kedaulatan ekonomi dilepas, kemandirian bangsa dilemahkan, dan rakyat diposisikan sebagai penonton di tanahnya sendiri.
Di titik inilah Indonesia membutuhkan restart—bukan tambal sulam, bukan kosmetik kebijakan, melainkan restart kekuasaan.
Sejarah dunia memberi pelajaran penting. Di Nepal, kaum muda turun ke jalan melawan rezim korup dan otoritarian yang menutup masa depan bangsanya. Tekanan rakyat yang konsisten memaksa perubahan struktur kekuasaan, membongkar rezim lama, dan membuka jalan bagi tatanan politik yang lebih demokratis. Di berbagai negara lain—dari Amerika Latin hingga Asia—kebangkitan kaum muda menjadi penanda bahwa kekuasaan yang korup, sekuat apa pun, selalu memiliki batas ketika berhadapan dengan kesadaran kolektif rakyat.
Restart kekuasaan tidak selalu berarti kekerasan. Ia berarti legitimasi lama dicabut karena pengkhianatan yang terus-menerus. Ia berarti rakyat berhenti percaya pada sistem yang dibangun untuk melayani elite, lalu menuntut sistem baru yang berpihak pada kepentingan publik. Ketika hukum dijadikan alat kekuasaan, ketika parlemen menjadi perpanjangan oligarki, dan ketika pemilu hanya mengulang lingkaran yang sama, maka rakyat berhak menuntut reset menyeluruh.
