Oleh: M. Isa Ansori, Kolumnis dan Akademisi
Indonesia tidak runtuh oleh perang, tetapi oleh pengkhianatan yang rapi. Ia tidak dijajah dengan senjata, melainkan dengan tanda tangan, regulasi pesanan, dan kongkalikong di balik meja kekuasaan. Elit kekuasaan, elit partai politik, dan elit politik telah lama berhenti menjadi penjaga amanah rakyat. Mereka berubah menjadi pedagang kedaulatan—menjual sedikit demi sedikit masa depan bangsa demi kekuasaan, jabatan, dan keuntungan jangka pendek.
Atas nama pembangunan, hutan diratakan. Atas nama investasi, tanah rakyat dirampas. Atas nama stabilitas, demokrasi dibungkam. Kekayaan alam yang seharusnya menjadi sumber kemakmuran bersama justru dijarah secara sistematis, diserahkan kepada segelintir oligarki yang berkelindan dengan kekuasaan. Negara diperkecil menjadi pelayan modal, sementara rakyat dipaksa berbesar hati menerima sisa-sisa yang jatuh dari meja perjamuan elite.
Demokrasi kehilangan maknanya. Ia tidak lagi menjadi alat kedaulatan rakyat, tetapi sekadar prosedur lima tahunan untuk melegitimasi kekuasaan yang sama—wajah berganti, watak tetap. Kritik dilabeli ancaman, perbedaan pendapat dicurigai, dan suara rakyat dipersempit ruangnya. Dalam situasi ini, konstitusi tak lebih dari teks suci yang sering dikutip tetapi jarang ditaati.
