Porostimur.com, Ambon – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifuddin, menegaskan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bukan menjadi kewenangan DPRD.
Menurut Rovik, jika terdapat perubahan atau kenaikan harta kekayaan pejabat yang membutuhkan penelusuran lebih lanjut, pemeriksaan harus dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia mengatakan, LHKPN yang disampaikan penyelenggara negara kepada KPK pada dasarnya memiliki tiga tujuan utama, yakni mencegah korupsi, mendorong transparansi, dan menjaga integritas penyelenggara negara.
“Tujuannya cuma tiga, yang pertama mencegah korupsi, yang kedua transparansi, dan yang ketiga integritas,” ujar Rovik kepada wartawan di Ambon, Sabtu (26/9/2026).
Rovik: DPRD Tak Punya Kewenangan Periksa Harta Pejabat
Rovik menjelaskan, DPRD juga memiliki kewajiban dalam konteks pelaporan harta kekayaan bagi anggota dewan. Namun, kewajiban tersebut tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada DPRD untuk melakukan audit atau pemeriksaan mendalam terhadap LHKPN pejabat daerah.
“Yang berwenang untuk melakukan audit atau memeriksa bukan DPRD. Kita tidak punya kewenangan melakukan pendalaman terhadap seseorang pejabat daerah, terkait laporan hartanya,” tegasnya.
