Menurutnya, pola rujukan yang masih mengandalkan skema “menunggu dan dijemput” menunjukkan bahwa sistem pelayanan belum dirancang untuk kondisi darurat, terutama di wilayah kepulauan.
Desakan Evaluasi Total dan Penambahan Armada
Muis juga menilai ketergantungan pada satu armada ambulans laut tanpa sistem siaga menjadi bukti lemahnya perencanaan dan minimnya komitmen pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kalau kondisi ini terus dibiarkan, maka setiap keterlambatan bukan lagi insiden, tapi pola pembiaran yang sistematis,” ujarnya.
Ia mendesak Pemerintah Kota Ternate dan Dinas Kesehatan segera mengambil langkah konkret, mulai dari penambahan minimal dua unit ambulans laut hingga penyediaan armada siaga di wilayah Moti, Hiri, dan Batang Dua.
Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap sistem rujukan dinilai menjadi keharusan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Nyawa warga tidak boleh terus dipertaruhkan oleh sistem yang lamban. Ini saatnya pembenahan nyata, bukan sekadar penjelasan,” pungkasnya.
Peristiwa ini kembali menjadi pengingat bahwa pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan membutuhkan perhatian serius, terutama dalam memastikan kecepatan dan kesiapsiagaan penanganan pasien darurat.
(Amirudin Irsad)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com
