Porostimur.com, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menyatakan bahwa Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 belum secara tegas menempatkan ketahanan pangan dan perlindungan petani serta nelayan sebagai prioritas fiskal yang nyata.
Meskipun capaian pertumbuhan sektor pertanian dan peningkatan produksi beras mendapat apresiasi, namun Saadiah menilai bahwa kebijakan anggaran belum menyentuh persoalan mendasar, terutama dalam aspek distribusi manfaat, keadilan harga, serta perlindungan struktural bagi pelaku utama sektor pangan.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal angka produksi dan ketersediaan pasokan, tetapi tentang memastikan petani dan nelayan mendapat keuntungan yang layak dan posisi yang kuat dalam sistem pangan nasional,” tegas Saadiah, Rabu (21/5/2025).
Politisi PKS ini menambahkan bahwa masih rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) di sejumlah wilayah dan tingginya harga beras di atas HET menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan belum dirasakan merata oleh masyarakat akar rumput.
Wakil rakyat Maluku ini juga menekankan pentingnya hilirisasi sektor pertanian dan perikanan agar petani tidak terus-menerus berada di posisi lemah sebagai penyedia bahan mentah.
