DPRD Provinsi Maluku Laksanakan Program Penyampaian Aspirasi Ke Pempus

oleh -46 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Mulai hari ini, Senin (5/4/2021) hingga empat hari kemudian, DPRD Provinsi Maluku melaksanakan program penyampaian aspirasi yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022 ke pemerintah pusat (pempus).

“Salah satu tugas penting yang akan dikerjakan DPRD Provinsi Maluku adalah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat dan juga kepada DPR RI. Aspirasi ini berkaitan dengan APBN 2022, karena itu kami sudah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, demikian juga komisi-komisi sudah berkoordinasi dengan mitranya masing-masing untuk merumuskan permasalahan atau kegiatan-kegiatan apa yang mesti kita sampaikan kepada pemerintah pusat melalui kementerian-kementerian terkait, untuk selanjutnya dikaji dan dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam APBN Tahun 2022”, ungkap Lucky Wattimury kepada wartawan di Kantor DPRD Provinsi Maluku.

Baca Juga  DPRD Maluku Akan Panggil BPBD, Terkait Kejanggalan Bantuan Korban Gempa 2019

Dirinya menjelaskan, jika DPRD tidak memperjuangkan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN, nantinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ada tidak akan cukup.

“APBD Provinsi Maluku kan jumlahnya sangat kecil. Kalau kita pake APBD 2021, itu cuma 3,3 triliun. Dari jumlah ini, 55-60% dipake untuk belanja rutin. Itu berarti anggaran yang tersedia sudah sangat sedikit untuk membelanjai kegiatan-kegiatan pembangunan. Belum lagi dana-dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimasukan didalam APBD sebagai dana transfer”, ujarnya.

Link Banner

Ketua DPRD Provinsi Maluku ini mengatakan, selain langkah yang sudah ditempuh Gubernur Maluku, dalam hal ini telah membicarakan dengan kementerian-kementerian terkait, maka DPRD juga memiliki tanggung jawab yang sama. Oleh karena itu, DPRD melaksanakan program penyampaian aspirasi kepada pemerintah pusat dan juga DPD RI.

Baca Juga  Pelanggaran Netralitas ASN Banyak Terjadi di Maluku Utara

Diharapkan dengan penyampaian aspirasi ini, masukan dan usulan yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Maluku itu bisa dipertimbangkan untuk dimasukan dalam APBN Tahun 2022.

“Dengan demikian diharapkan Maluku mempunyai anggaran yang cukup untuk membelanjai pembangunan, apakah itu nanti dikembalikan dalam bentuk APBD, kami juga bersyukur, tetapi kalaupun dimasukan dalam Balai-Balai yang kegiatannya di Provinsi Maluku, tidak menjadi soal yang penting bagaimana ada dana masuk di Maluku. Itu tujuannya dilaksanakan penyampaian aspirasi kepada pemerintah pusat mulai hari ini, besok dan sampai dengan empat hari kemudian”, paparnya.

Wattimury juga mengungkapkan, pada tanggal 7 April mendatang, DPRD Provinsi Maluku akan bertemu dengan anggota DPR RI dan DPD RI asal daerah Maluku untuk membicarakan hal ini, karena menurutnya, Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi mulutnya masyarakat Maluku di DPR RI.

Baca Juga  Mereka yang Hilang Bersama MV. Nur Allya

“Dalam koordinasi awal dengan mereka, kami menetapkan waktu tanggal 7 itu, untuk dibuka ruang untuk kita diskusi bersama, apa yang bisa disepakati untuk menjadi perjuangan bersama, karena kita tahu betul peranan anggota DPR RI dalam menetapkan APBN itu sangat besar”, pungkasnya.

Ia berharap, agenda pertemuan ini dapat berjalan dengan baik karena nantinya juga akan dipaparkan rencana pembangunan Maluku oleh Ketua Bapeda Provinsi Maluku, sehingga pertemuan itu akan menjadi sarana diskusi bagi DPRD Provinsi Maluku dengan DPR RI dan DPD RI asal Maluku untuk mempertimbangkan rencana pembangunan daerah Tahun 2022 bisa masuk didalam APBN. (alena)