Atas kejadian tersebut, Mantan Karateker Kades Koititi di masa pemerintahan Muhammad Kasuba itu pun menaruh curiga, karena RKPDes bermasalah yang diajukan Musli Marasabessy ke Bapelitbanda selalu mendapat asistensi, bahkan saat diserahkan hasil asistensi ke DPMD dan Inspektorat tidak ada penolakan.
“Tentunya sebagai BPD Kami perlu pertanyakan kinerja Bapelitbanda, DPMD dan Inspektorat, karena sebelumya kami sudah laporkan secara tertulis terkait maslah Desa Koititi,” cetusnya.
Sirhan juga merasa heran, mengapa Desa Koititi selalu dilewati saat tim Inpektorat melakukan audit di wilayah Kecamatan Gane Barat.
“Untuk itu, atas nama masyarakat kami berharap pada pemerintahan Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba agar mengevaluasi para pegawai di tiga instansi tersebut, agar praktik korupsi di tingkat Desa segera terselesaikan,” pungkasnya.
Terpisah, Kaban Bapelitbanda Halsel, Ramli mengatakan, tugas Bapelitbanda hanya menerima dan melakukan perubahan jika RKPDes yang diajukan tidak sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.
“Kalau ada permintaan dari BPMD maupun Inspektorat bahwa jangan dulu asistensi RKPDes Desa yang diduga bermasalah maka kita tahan, sepanjang tidak ada laporan maka kita tetap proses,” ujar Ramli kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin.
