Menurut Hamid, penelusuran laporan kekayaan pejabat publik merupakan bagian penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara. Apabila terdapat perbedaan yang membutuhkan penjelasan, verifikasi dapat dilakukan sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
Permintaan penelusuran tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka klarifikasi data dan pemeriksaan dokumen. Kenaikan nilai harta dalam LHKPN tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana.
Perubahan kekayaan dapat dipengaruhi berbagai faktor, antara lain transaksi jual beli aset, perubahan nilai aset, pendapatan, warisan, maupun sumber lain yang sah. Karena itu, angka total saja belum cukup untuk menyimpulkan penyebab kenaikan tersebut.
Rincian aset, utang, penghasilan, serta penjelasan mengenai sumber penambahan kekayaan menjadi bagian penting yang perlu diperiksa agar penilaian terhadap perubahan nilai harta dilakukan secara proporsional dan berdasarkan data.
Dokumen Resmi dan Klarifikasi Jadi Kunci
Untuk memastikan akurasi informasi, perbandingan kedua angka tersebut perlu mengacu pada dokumen resmi LHKPN. Pemeriksaan harus memastikan tanggal pelaporan, status laporan, periode yang dicakup, serta komponen harta dan kewajiban yang diperhitungkan.
