“Kakek saya saat itu menolak sistem negara kesatuan. Beliau lebih memilih sistem federal karena, menurut beliau, dengan federal, entitas budaya kecil bisa berkembang sejajar dengan entitas budaya besar,” katanya.
Namun, pilihan politik tersebut membawa konsekuensi berat. Ia mengungkapkan bahwa penolakan bergabung ke dalam NKRI pada 1945 berujung pada tindakan militer beberapa tahun kemudian.
“Singkat cerita, beliau tidak mau bergabung dengan republik. Hingga 1950, Tentara Republik Indonesia menyerbu Ternate, menangkap kakek saya, dan membuangnya ke Batavia,” tutur Sultan.
Lebih jauh, ia menyebut kakeknya wafat dalam pengasingan pada 1975, bahkan tanpa diizinkan untuk dimakamkan di tanah kelahirannya.
“Sampai beliau wafat tahun 1975, jenazahnya pun tidak diperbolehkan dibawa pulang,” ujarnya.
Tarik Ulur Unitarisme dan Federalisme
Jejak sejarah tersebut juga diperkuat oleh penelitian Universitas Gadjah Mada berjudul “Antara Unitarisme dan Federalisme: Kesultanan Ternate pada Masa Revolusi, 1945–1950“. Kajian itu menunjukkan bahwa dinamika politik di Ternate pada masa revolusi diwarnai pertarungan tajam antara kelompok unitaris dan federalis.
Kelompok elite politik lokal yang mendukung negara kesatuan menggunakan simbol nasionalisme sebagai alat perjuangan, sementara pihak kesultanan mempertahankan hak-hak tradisionalnya dengan berpihak pada konsep federalisme melalui Negara Indonesia Timur (NIT).
