Seluruh Latupati Saparua Timur Deklarasikan Tolak Siparatis RMS

oleh -70 views
Link Banner

Porostimur.com, Ambon – Jelang 25 April 2022, yang biasa dikenal dengan HUT Republik Maluku Selatan (RMS), seluruh Raja-raja se-Pulau Saparua Timur, yang tergabung dalam Latupati Saparua Timur, mendeklarasikan penolakan gerakan siparatis RMS.

Deklarasi yang berlangsung di Kantor Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Jumat (22/4/2022), secara lantang mereka menegaskan, penolakan terhadap siparatis RMS, dan akan tetap menjaga kesatuan dan persatuan NKRI.

Salah satu Latupati, yang adalah Raja Negeri Ihamahu, Agustinus Pattiiha bahkan menegaskan, bahwa RMS itu, adalah kelompok yang tidak puas dengan kebijakan dan keputusan di Negara ini.

“Selama dua Tahun menjadi Kepala Pemerintahan/Raja, sampai sekarang tidak ada apa-apa. Ini soal puas dengan tidak puas saja. Apakah dengan selembar kain kita bisa memisahkan NKRI, kan tidak mungkin. Aceh punya senjata, Papua juga, di Maluku ini tidak ada gerakan itu. Ini soal puas tidak puas saja. Kita yakin dan percaya. Bahkan saya berpikir, bahwa mestinya tidak lagi ada pengamanan soal 25 April. Dan saya pernah usulkan itu,”ujar Raja Ihamahu.

Dia bahkan mengajak semua pihak, untuk sama-sama berjuang demi Negeri ini, demi Daerah ini. Terutama soal rencana pembentukan LIN di Maluku. Dimana semuanya telah disuarakan, bahkan oleh perwakilan-perwakilan rakyat Mqluku di Senayan. Dengan itu, maka mari sama-sama berjuang untuk anak cucu kedepan.

Baca Juga  Sebut Jokowi "The King of Lip Service", BEM UI Dibela 44 Organisasi

Sementara itu, Kepala Kecamatan Saparua Timur, Halid Patisahusiwa juga menuturkan, bahwa jelang 25 April ini, seluruh warga diinstruksikan untuk mengibarkan/menaikan Bendera Merah Putih, sebagai bentuk penolakan terhadap keberadaan RMS.

“Ini sudah menjadi catatan setiap jelang Tanggal 25. Itu Tanggal 23 sudah ada pengumuman, bahwa mulai besok, lusa, seluruh Negeri menyampaikan pengumuman, juga di Masjid dan Gereja, bahwa tidak boleh ada pertemuan-pertemuan yang tidak memiliki ijin dan lainnya. Dan Tanggal 23 April, semua Negeri wajib menaikan Bendera Merah Putih,”turur Camat.

Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan setiap Negeri, dengan para Kades/Raja, dengan Kapolsek, Danramil, terkait pelaksanaan patroli, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apa itu RMS.

Baca Juga  Lawan Hoaks Covid-19: Japelidi Kampanye dalam 42 Bahasa Daerah

“RMS saat ini, sudah generasi ke 3. Jadi mereka hanya fanatik dengan cerita-cerita orang Tatua, dan mereka tanamkan, bahwa RMS itu ada, padahal secara historis, RMS itu ada di Tahun 1950, tetapi secara faktual, sudah tidak ada. Sekarang kalau kita patroli jangan naikan bendera, itu nanti hanya ada beberapa simpatisan yang masih dikasih cerita yang muluk-muluk tentang RMS,”katanya.

Namun meaki demikian, kondisi itu juga tidak dapat dipungkiri berpengaruh ditingkat Pemerintah Pusat. Apalagi, Maluku dituntut menjadi daerah LIN dan sebagainya, anggota DPR RI yang menyampaikan bahwa “jangan anak tirikan Maluku”. Mungkin faktor-faktor ini juga yang menjadi momentum kemunculan RMS, meskipun hanya sehelai bendera.

Baca Juga  Angelina Sondakh Bebas April 2022

“Membentuk sebuah Negara itu ada syarat, ada wilayahnya, ada rakyatnya, ada angkatan bersenjatanya, dan RMS bukan kelompok bersenjata. Jadi RMS ini ada hanya lewat cerita.
Itu pola pikir masyarakat yang sederhana yang tidak bisa kita tekan juga. Tapi soal RMS ada, itu tidak ada,”tandasnya.

Dia mencontohkan, kenaikan bendera yang terjadi di Negeri Ulath beberapa waktu yang bertepatan dengan Hari Pattimura, itu justru dilakukan oleh warga penerima bantuan PKH, dimana program itu adalah program Pempus.

“Dia dapat uang dari Pemerintah, tapi dia masih naikan bendera. Tapi kita mohon dukungan semua, Saparua dan Saparua Timur akan aman. Dengan kerjasama masyarakat, Raja-raja serta kepolisian dan TNI, Saparua akan aman dan tidak ada yang menonjol. (Nicolas)