Sementara itu, Kepala Kecamatan Saparua Timur, Halid Patisahusiwa juga menuturkan, bahwa jelang 25 April ini, seluruh warga diinstruksikan untuk mengibarkan/menaikan Bendera Merah Putih, sebagai bentuk penolakan terhadap keberadaan RMS.
“Ini sudah menjadi catatan setiap jelang Tanggal 25. Itu Tanggal 23 sudah ada pengumuman, bahwa mulai besok, lusa, seluruh Negeri menyampaikan pengumuman, juga di Masjid dan Gereja, bahwa tidak boleh ada pertemuan-pertemuan yang tidak memiliki ijin dan lainnya. Dan Tanggal 23 April, semua Negeri wajib menaikan Bendera Merah Putih,”turur Camat.
Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan setiap Negeri, dengan para Kades/Raja, dengan Kapolsek, Danramil, terkait pelaksanaan patroli, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apa itu RMS.
“RMS saat ini, sudah generasi ke 3. Jadi mereka hanya fanatik dengan cerita-cerita orang Tatua, dan mereka tanamkan, bahwa RMS itu ada, padahal secara historis, RMS itu ada di Tahun 1950, tetapi secara faktual, sudah tidak ada. Sekarang kalau kita patroli jangan naikan bendera, itu nanti hanya ada beberapa simpatisan yang masih dikasih cerita yang muluk-muluk tentang RMS,”katanya.
Namun meaki demikian, kondisi itu juga tidak dapat dipungkiri berpengaruh ditingkat Pemerintah Pusat. Apalagi, Maluku dituntut menjadi daerah LIN dan sebagainya, anggota DPR RI yang menyampaikan bahwa “jangan anak tirikan Maluku”. Mungkin faktor-faktor ini juga yang menjadi momentum kemunculan RMS, meskipun hanya sehelai bendera.
