Teater simbolik yang digelar Jokowi di Lampung adalah contoh “mitos” itu. Menunggangi kepolosan adat budaya menjadi kendaraan pesan politik. Ritual adat yang inosense menjadi ekspresi syahwat politiknya. Secara semiotik, ia sedang menancapkan kapak perang–dengan menginjak kepala kerbau–untuk memerangi PDIP. “Karnaval Gajah”, yang ternyata tidak menghadirkan Gajah, adalah babak lanjut dari drama perselisihan Jokowi vs PDIP pasca-Pilpres 2024. Karena membangkitkan Gajah (PSI) hanya mungkin terjadi dengan menaklukkan Banteng (PDIP).
Semiotika ala Jokowi ini bukan pertama kali. Ia sering membuat repertoar semiotik yang terkalkulasi. Kemeja kotak-kotak pada 2012 bukan sekadar selera gaya berpakaian, tetapi simbolik “senjata kelas.” Ditujukan kepada elit politik berdasi: “kalian elite, saya rakyat”. Blusukan bukan program kerja, tapi pertunjukan delegitimasi. Setiap turun ke gorong-gorong dan pasar becek adalah tamparan simbolik kepada para elite Jakarta. Jokowi memahami sesuatu yang tak disadari politikus elitis: dalam politik-populis, panggung adalah substansi.
Gaya komunikasi politik Jokowi tidak menyerang secara terbuka. Selama sepuluh tahun berkuasa, pola simbolik itu terus berulang. Kemeja putih dan lengan tergulung dijual sebagai simbol kesederhanaan (meskipun kini ia tak lagi berani menggulung kemejanya, karena penyakit kulit). Blusukan dipentaskan sebagai simbol “kedekatan” dengan rakyat. Infrastruktur dipromosikan sebagai simbol kemajuan. IKN dipasarkan sebagai simbol peradaban baru Indonesia. UU Cipta Kerja disahkan, secara kilat, simbol bakal terbukanya lapangan kerja–meski nyatanya cuma untuk melayani ketamakan oligarki-kroninya. Simbol demi simbol diproduksi Jokowi alih-alih substansi.
