Porostimur.com, Ternate – Salah satu hambatan Pemekaran daerah otonom baru di Maluku Utara seperti seperti Pulau Obi, Gane, Galela Loloda, Wasilei, Mangoli, Patani Gebe dan Sofifi adalah masih adanya kebijakan moratorium pemekaran. Tagal itu Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara Hasby Yusuf, mendesak pemerintah pusat untuk segera dicabut kebijakan moratorium agar daerah-daerah yang diusulkan menjadi daerah otonomi baru.
Terkait status Sofifi menurut Hasby, selain perlu kebijakan khusus mengingat sofifi adalah ibukota Provinsi yang tentu mendapatkan perhatian tersendiri. Apalagi Sofifi sudah menjadi perhatian khusus dari presiden dan jajaran menteri pada periode sebelumnya.
Karena itu menurut dia, Sofifi akan mendapatkan perhatian khusus tidak sekedar daerah otonom baru perlunya ada kebijakan percepatan pembangunan ibukota Sofifi.
“Sebagai wakil daerah Maluku Utara di Senayan, saya akan mendesak DPD RI untuk melakukan pertemuan khusus dengan Presiden untuk mengkaji kembali kebijakan Moratorium Pemekaran Daerah,” ujar Hasby yang sedang melaksanakan reses di Ternate, Minggu (3/11/2024).
“Opsi lain yang perlu dilakukan jika pencabutan moratorium pemekaran tidak bisa dilakukan secara menyeluruh maka bisa dilakukan dengan pencabutan terbatas dengan kajian yang komprehensif sehingga daerah daerah yang sudah layak dimekarkan dimekarkan,” sambungnya.
Hasby menegaskan, khusus Maluku Utara perlu ada atensi khusus, mengingat rentang kendali yang sangat sulit dan jauh.
“Karena itu kami berharap pemerintah pusat segera memekarkan daerah otonom baru di Maluku Utara. Saya tentu berharap pemerintah daerah di Maluku Utara memetakan usulan wilayah calon Pemekaran baru agar kita bersama sama mengawal di Jakarta,” pungkasnya. (Amirudin Irsad)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
