Bagi Muslim Arbi, fakta ini mempertegas bahwa persoalan RSP Halbar bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan dugaan pelanggaran hukum yang serius.
“Kalau kementerian saja menghentikan proyek karena prosedurnya dilanggar, lalu apa lagi yang mau dibantah? Ini jelas pelanggaran,” ujarnya.
Pemindahan Sarat Kepentingan dan Cederai Keadilan Sosial
Lebih jauh, Muslim menilai pemindahan RSP dari Loloda ke Jailolo sarat kepentingan dan patut dicurigai bermotif keuntungan kelompok tertentu. Ia menegaskan, Jailolo yang lebih mudah diakses justru membuat proyek tersebut lebih “menarik” secara ekonomi dan bisnis.
“Ini bukan soal efisiensi, tapi soal siapa yang diuntungkan. Jailolo memang lebih strategis, tapi justru karena itu proyeknya jadi bernilai ekonomis. Padahal sejak awal anggaran sudah dirancang untuk menjawab tantangan geografis Loloda,” jelasnya.
Menurut Muslim, kebijakan tersebut juga mencederai prinsip keadilan sosial dan mengabaikan kebutuhan mendesak masyarakat Loloda yang selama ini kesulitan memperoleh layanan kesehatan dasar.
“Di Jailolo sudah ada RSUD. Sementara warga Loloda harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk berobat. Ini bukan hanya pelanggaran hukum, tapi pengkhianatan terhadap kebutuhan rakyat,” tegasnya.
Bayang-Bayang Keluarga Laos dan Tragedi Kemanusiaan
Dalam sorotannya, Muslim Arbi juga menyinggung dugaan keterlibatan keluarga mendiang Benny Laos—suami Gubernur Maluku Utara Sherly—dalam pengambilan keputusan strategis di Halbar. Ia menyebut, sejak awal kepemimpinan James Uang, keluarga Laos diduga memiliki pengaruh besar dalam arah kebijakan dan pengelolaan anggaran daerah.
