“James Uang bisa menjadi bupati karena dukungan penuh keluarga Laos. Sejak itu, APBD Halbar seolah menjadi ladang kepentingan mereka. Ini bukan rahasia lagi,” ungkap Muslim.
Dampak kebijakan tersebut, menurut Muslim, bahkan telah berujung pada tragedi kemanusiaan. Ia menyinggung peristiwa meninggalnya seorang warga Loloda yang tidak sempat mendapatkan layanan kesehatan akibat jauhnya akses rumah sakit.
“Ini bukti nyata bahwa RSP di Loloda bukan sekadar proyek, tapi kebutuhan mendesak. Pemindahan ini adalah bentuk pengabaian terhadap nyawa rakyat,” katanya.
Kejati Malut di Ujung Ujian Integritas
Kini, sorotan publik tertuju pada Kejati Maluku Utara. Muslim Arbi menegaskan, aparat penegak hukum harus berani membongkar kasus ini hingga ke akar-akarnya, termasuk dugaan keterlibatan elite politik dan keluarga penguasa daerah.
“Jangan biarkan hukum tunduk pada kekuasaan. Kejati Malut harus membuktikan bahwa mereka berdiri di pihak rakyat, bukan penguasa,” pungkas Muslim.
Skandal RSP Halbar menjadi cermin buram tata kelola proyek publik di Maluku Utara. Ketika proyek kesehatan—yang menyangkut nyawa rakyat—diselewengkan demi kepentingan segelintir elite, maka pembiaran bukan lagi kelalaian, melainkan kejahatan. (Tim)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
