Soal Dana Rp5,1 Milyar, Bito Temmar: DPRD Jangan Jadi Bantal Cap Eksekutif

oleh -420 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Gonjang-ganjing mengenai adanya Dana Rp. 5.1 Milyar dari APBD Maluku yang diperuntukkan untuk Rehabilitasi Rumah Jabatan Sementara Gubernur Maluku, ikut disikapi oleh politisi senior Maluku, Bito Temmar.

Mantan Bupati Maluku Tenggara Barat (sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar) dua periode ini mengatakan, selama ada rumah dinas kemudian memanfaatkan rumah pribadi sebagai rumah jabatan sementara, itu sudah melanggar aturan karena dalam UU.

Bito bilang, tugas daerah adalah menyiapkan fasilitas termasuk perumahan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dan itu harus bersandar pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Rumahnya kan ada? Nah, pertanyaanya mengapa rumah dinas tidak dimanfaatkan tetapi mau menggunakan rumah pribadi,” ujarnya.

Menurut Bito, kejadian ini merupakan kelemahan fungsi kontrol DPRD termasuk tidak berjalannya fungsi anggaran.

Baca Juga  Sultan Tidore: Kami Sudah Berkali-kali Mati untuk NKRI

“Sebagai Anggota DPRD kita harus berani bersuara karena kita adalah representasi dari rakyat,” katanya.

Mantan politisi PDI-Perjuangan ini juga mengatakan, terkait dengan dana besar yang dikeluarkan, ketika masuk dalam anggaran daerah, seharusnya dikoreksi oleh DPRD.

DPRD menurutnya jangan berlaku seperti SKPD atau seakan menjadi bawahan dan “bantal capnya” gubernur sehingga mereka menyetujui anggaran Rp. 5.1 Milyar tersebut yang penting gubernur senang.

“Hal ini menyangkut transparansi pengelolaan keuangan daerah. Jadi menurut saya dana Rp. 5,1 Milyar itu, harus dikembalikan ke kas daerah atau dipulihkan,” tukas Temmar.

“Saya berharap apa yang saya usulkan ini mulai membuka alam pikiran kita bahwa sebetulnya provinsi punya digniti kalau kita bisa menyelesaikan seluruh persoalan yang ada di provinsi ini dan gubernur dan wakil gubernur yang mestinya menjadi komandan yang tentunya bersama-sama dengan DPRD. Jangan DPRD kemudian memposisikan diri sebagai bawahan gubernur dan wakil gubernur,” imbuhnya.

Baca Juga  Entah Apa Yang Merasuki Ade Armando Tiba-Tiba Kritik Jokowi

Lebih jauh Bito Temmar mengatakan, Maluku membutuhkan pinjaman yang besar untuk mengembangkan Seram sebagai masa depan Maluku atau sebagai pusat pertumbuhan utama di Maluku, sehingga dana yang dipinjam semestinya harus Rp.5 Triliun.

“Tapi sebaliknya kalau cuma Rp. 700 Milyar hanya untuk bangun paving blok di depan kantor gubernur, itu sangat menyedihkan. Ini yang menjadi persoalan,” ungkapnya.

Bito menambahkan, kerja gubernur dan wakil gubernur adalah mendistribusikan keadilan kepada seluruh wilayah Maluku ini. Namun dalam prakteknya, pemerintah Maluku saat ini dinilai bias dari spirit reformasi.

“Kalau tidak serius diurus, bagaimana kalau Maluku dibubarkan saja? Seram, Buru, Pulau Ambon diintegrasikan ke Maluku Utara. Kei Besar, Kota Tual dan Aru diintegrasikan ke Papua Barat. Tanimbar dan MBD diintegrasikan ke NTT. Daripada kita menjadi satu provinsi tetapi distribusi keadilan sebagai tugas esensial dari pemerintah daerah tidak jalan,” pungkasnya. (keket/alena)