Far Far bilang, Iswana Migas ini asosiasi pengusaha minyak yang sampai hari ini tidak melakukan aksi atau tidak ada pemberitahuan resmi ke kami mengenai jumlah kuota. Padahal harusnya sebagai representasi dari seluruh pengelola SPBU, Iswana Migas harus bereaksi.
Far Far juga mengatakan, ini kan sudah kami arahkan, tadi di dalam juga bahwa memang nantinya akan ada rapat kerja bahkan kemarin dalam rapat internal juga sudah dibahas, “kalau Pertamina masih bersikap seperti ini maka tidak menutup kemungkinan kita akan ke BPH Migas karena ini ada indikasi ilegal oil,” terangnya.
“Selama data itu tidak kita pegang maka indikasinya tetap ilegal oil, bahwa premium ini sengaja dibatasi padahal kuotanya sudah jelas disalurkan tidak sesuai dengan yang seharusnya,” paparnya.
Far-Far menanyakan sisa premium ini dikemanakan? sampai hari ini datanya saja belum dikantongi DPRD, bahkan sudah hampir sebulan ini.
“Jadi nanti akan ada rapat-rapat kerja lanjutan sampai data ini harus clear, karena pada prinsipnya apa yang menjadi BBM bersubsidi ini harus terima sesuai peruntukannya masyarakat harus menikmati, ini kan pemerintah bayar untuk masyarakat yang harus menerima ini dia terima, Itu saja poinnya,” pungkasnya. (nicolas)
