Perdebatan tentang Sopi pun tersesat dalam dikotomi lama: legal atau ilegal. Padahal, dalam kebudayaan Maluku, bahasa itu tak cukup. Sopi tak bisa dibatasi oleh tafsir hukum positif. Ia lebih luas dari itu—mengandung sejarah, relasi, bahkan filosofi.
Negara berdiri di persimpangan tapi tak pernah memilih. Tidak sepenuhnya melarang, tapi juga tak bersedia mengakui. Tak semua minuman keras diperlakukan sama. Sopi dipersekusi, sementara bir dan anggur punya tempat terhormat di rak-rak swalayan.
Lalu, pertanyaannya: negara berpihak kepada siapa? Mengapa hanya Sopi yang diburu? Apakah karena ia buatan rakyat kecil dan tak punya sponsor? (*)
