Sub sektor Produktif Justru Terpinggirkan
Asmar menilai, struktur belanja DKP Malut 2026 menunjukkan ketimpangan lintas subsektor yang serius.
Ia mencatat beberapa titik lemah krusial:
- Budidaya tidak memiliki program prioritas sama sekali, padahal menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi biru nasional.
- Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan minim alokasi, berbanding terbalik dengan mandat peningkatan nilai tambah dan ekspor.
- Konservasi dan adaptasi pesisir hanya mendapat 0,30% dari total anggaran, sangat tidak sepadan dengan ancaman ekologis di wilayah pesisir.
- Data dan monitoring (EAFM/MCS) tidak terlihat, padahal menjadi dasar perencanaan ilmiah dan pengawasan sumber daya.
- Penyuluhan dan penguatan SDM juga absen, sehingga kapasitas nelayan dan pembudidaya sulit berkembang.
“Aspek-aspek produktif dan sosial-ekologis justru diabaikan. Ini menandakan orientasi kebijakan belum bergeser dari logika belanja ke logika hasil,” ungkapnya.
Usulan Realokasi Berbasis Ekonomi Biru
Asmar mengusulkan realokasi strategis tanpa menambah total anggaran, yakni dengan memangkas sebagian belanja pegawai dan pembangunan gedung sebesar Rp13,41 miliar (20,34%), lalu dialihkan ke subsektor prioritas.
Rencana realokasi itu mencakup:
- Budidaya berkelanjutan (Rp4,61 miliar): pengadaan benih unggul, pakan mandiri, sistem bioflok, dan penerapan CBIB.
- Pengolahan dan pemasaran (Rp3,30 miliar): penguatan rantai dingin (cold chain), pelatihan HACCP, dan koperasi ekspor.
- Konservasi dan adaptasi pesisir (Rp2,64 miliar): rehabilitasi mangrove dan terumbu karang, pembentukan kelompok MPA.
- Data dan monitoring (Rp1,32 miliar): sistem data EAFM, enumerator lapangan, dan audit stok ikan (SDI).
- Penyuluhan dan sertifikasi SDM (Rp1,54 miliar): pelatihan BNSP, pusat penyuluhan, serta inkubasi usaha nelayan.
“Dengan langkah ini, kita tidak bicara tambah uang, tapi tambah manfaat dan daya ungkit ekonomi pesisir,” jelas Asmar.
Perlu Pendekatan EAFM untuk Tata Kelola Adaptif
Lebih jauh, Asmar menekankan pentingnya pendekatan Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) agar setiap kegiatan pembangunan kelautan memperkuat enam domain utama: ekologi, sumber daya ikan, teknologi, ekonomi, sosial kelembagaan, dan tata kelola.
“Jika realokasi diarahkan sesuai prinsip EAFM, DKP bisa menutup defisit subsektor produktif, menggeser fokus dari belanja ke hasil, dan menyelaraskan kebijakan daerah dengan ekonomi biru berkelanjutan,” pungkasnya. (red)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
