Porostimur.com, Ternate — Akademisi Fakultas Perikanan Universitas Khairun (Unkhair) Ternate Asmar Hi. Daud, menyoroti ketimpangan serius dalam struktur anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara tahun 2026.
Menurutnya, meski total anggaran mencapai Rp65,91 miliar, arah kebijakan fiskal DKP masih jauh dari semangat ekonomi biru yang produktif dan berkelanjutan.
“Orientasi anggarannya masih rutinistik dan terlalu berat ke aset. Belum berpihak pada penguatan produktivitas, keberlanjutan, serta ketahanan sosial-ekologis masyarakat pesisir,” ujar Asmar kepada Porostimur.com, Sabtu (1/11/2025).
Belanja Pegawai dan Gedung Dominasi Anggaran
Dari total Rp65,91 miliar, porsi terbesar dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp24,91 miliar (37,79%), disusul belanja pembangunan gedung dan fasilitasi lintas daerah mencapai Rp17,08 miliar (25,91%).
Sementara itu, perikanan tangkap hanya memperoleh Rp15,20 miliar (23,06%). Ironisnya, subsektor lain seperti konservasi, budidaya, pengolahan, SDM, serta data-monitoring nyaris tak tersentuh, masing-masing mendapat jatah di bawah dua persen.
“Padahal di tengah ancaman perubahan iklim dan penurunan stok ikan, sektor konservasi dan data monitoring seharusnya jadi fondasi utama perencanaan berbasis bukti,” tegas Asmar.
