Sementara itu, sebagian besar lahan lainnya belum memiliki kejelasan status maupun rencana pemanfaatan.
“Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pengelolaan aset belum berjalan optimal,” katanya.
Desak Langkah Konkret dan Libatkan Pihak Berwenang
Marasabessy meminta agar penyelesaian persoalan ini tidak berhenti pada tataran wacana. Ia mendesak tim yang telah dibentuk untuk segera mengambil langkah konkret guna memastikan kepastian hukum atas aset tersebut.
“Jangan sampai ini berlarut-larut. Harus ada kepastian, supaya tidak terus menjadi beban administrasi,” tegasnya.
Ia juga menilai pentingnya menghadirkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan penuh dalam setiap pembahasan, agar keputusan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang jelas dan tidak menimbulkan perbedaan interpretasi di kemudian hari.
Selain itu, percepatan penyelesaian dokumen pendukung, termasuk kemungkinan penataan ulang kepemilikan aset, dinilai menjadi langkah penting agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.
Menurutnya, kepastian administrasi lahan menjadi kunci agar pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Barat tidak terganggu oleh persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan sejak awal. (red/merindu)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com
