Spirit Kesurupan

oleh -149 views
Link Banner

Oleh: Bito Temmar, Politisi Senior

DALAM tahun-tahun belakangan, kita menyaksikan tingkahlaku kepemimpinan hampir semua kepala daerah yang cenderung aneh. Menata pemerintahan di wilayah kerjanya. Ada dua fenomena yang menggambarkan apa yang saya sebut kesurupan tadi.

Pertama-tama mengenai relasi mereka dengan para wakil kepala daerah. Hanya berselang beberapa saat setelah dilantik dalam jabatan, ketegangan muncul diantara mereka. Mula-mula tertutup, tapi lama kelamaan terbuka juga.

Ketegangan atau yang istilah formal akademik disebut sebagai “konflik aktorial”, bukan karena perbedaan pandangan terhadap satu persoalan penting dalam pemerintahan.

Konflik aktorial dipicu oleh “siapa berhak dapat berapa”. Jadi konflik mereka dipicu oleh hal-hal teknis yang tidak ada sangkut paut dengan esensi pemerintahan. Ada yang kemudian bisa rujuk tapi ada kasus di mana wakil kepala daerah dijadikan semacam pot bunga atau asesoris belaka.

Herannya wakil kepala daerah yang diperlakukan seperti itu, malah menerima perlakuan yang buruk seperti itu. Mereka kemudian membangun kesan sebagai rakyat jelata yang terzolimi.

Para wakil kepala daerah seperti ayam tanpa kepala yang lupa bahwa mereka itu juga pejabat negara sekaligus aktor politik yang merepresentasi komunitas politik tertentu.

Baca Juga  Laku Murad Ismail, Laku Kebudayaan Kita

Hal berikut adalah penataan birokrasi pemerintahan. Kebanyakan kepala daerah di Maluku ini tidak cukup paham mengenai arti pentingnya birokrasi pemerintahan.

Mungkin sekali karena tidak gemar dengan dunia literasi khusus yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan, beranggapan bahwa birokrasi itu dapat ditata semau gue saja.

Padahal, birokrasi jika diartikan secara sangat sederhana adalah “otak” dan “otot” nya kepala daerah.

Artinya jikalau kepala daerah mengerjakan tugas jabatannya mengikuti diktum “kerja yang digerakkan oleh mimpi”, seharusnya memberi perhatian dengan sungguh-sungguh dalam menata postur birokrasi maupun placement menurut adagium the right man on the right job.

Sejujurnya dari aspek jumlah dan mutu, ASN yang berkelas standar dan bahkan mumpuni tersedia dalam stock yang cukup. Sayangnya, karena kebanyakan mengeja kepemimpinan mereka seperti adagium : kerja yang digerakkan mimpi, akhirnya terjebak dalam situasi kesurupan yang saya kemukakan di atas.

Cermin dari kesurupan itu bisa ditelusuri dalam proses rekrutmen dan promosi atas pejabat-pejabat struktur pemerintah daerah.

Tanda yang yang paling menonjol dari buruknya rekrutmen dan promosi ini terlihat pada pemberhentian sekda provinsi atau sejumlah kabupaten dalam beberapa tahun ini.

Baca Juga  Sebentar Lagi Tayang, 5 Film Bollywood Ini Remake Hollywood

Sekda dalam piramida stuktural karier ASN merupakan puncak karier. Berarti seleksinya harus objektif dan berkelas sehingga memotivasi semua ASN bekerja dengan performance terbaik agar tercipta probabilitas untuk mencapai jabatan sekda sebagai puncak karier.

Sayangnya di Maluku core value seperti ini yang dimiskinkan para kepala daerah sehingga jabatan sekda atau jabatan-jabatan struktural birokrasi pada umumnya kehilangan daya “magis” yang merangsang timbulnya apa yang oleh Mc Clelland disebut sebagai “nAch”. Ini juga yang menyuburkan politik patronase dalam penataan dan placement birokrasi baik di provinsi mau pun kabupaten/kota.

Kesurupan dalam menata birokrasi ini juga yang menyuburkan kembali mentalitas penjilat di lingkungan pemerintahan daerah kita saat ini.

Dampak dari penataan birokrasi lokal di Maluku yang ugal-ugalan seperti ini yang melahirkan gejala patologi birokrasi yang kalau diamati secara cermat sudah akut dan merintangi pemerintahan dan pembangunan di Maluku menyelesaikan wajah kusam kejelataan rakyat kita sebagaimana ditandai dengan tanda-tanda underless yang begitu kasat mata.

Jadi, sesungguhnya case Pak Kasrul yang dinonjobkan beberapa saat lalu dan kembali heboh lagi sebenarnya hanyalah puncak gunung es problematik birokrasi patologik akibat perilaku kesurupan para kepala daerah di negeri kita ini.

Baca Juga  Bito Temmar Nilai Pencopotan Edwin Huwae Proses Alienasi Kader dari Kepribadian Historis PDI-Perjuangan

Perilaku kesurupan ini juga diakibatkan oleh mandulnya fungsi pengendalian KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) di Jakarta nun jauh di sana.

Menurut saya komisi itu menjadi salah satu sumber masalah ASN di daerah-daerah. Rupanya KSN dijadikan panglima tanpa bedil. Jadi mana mungkin mereka berdaya mengendalikan kepala daerah yang kesurupan seperti di Maluku?

Di pihak lain, legislator dan senator asal dapil Maluku ini juga punya sensitivitas terhadap problem pemerintahan daerah kita nyaris zero sehingga tidak pernah siuman melihat akar masalah di negeri kita ini. Kalau legislator dan senator saja begitu, berapa lebih dengan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota?.

Mereka melihat para kepala daerah dengan penuh kekuatiran. Jadi bagaimana mungkin bisa memperbaiki ayunan check and balances yang dapat mengubah perilaku kepemimpinan para kepala daerah yang sedang menikmati spirit kesurupan?

Memang Maluku sayang Maluku Malang mungkin tidak akan pernah berubah. (*)

No More Posts Available.

No more pages to load.