Oleh: Bito Temmar, Politisi Senior
DALAM tahun-tahun belakangan, kita menyaksikan tingkahlaku kepemimpinan hampir semua kepala daerah yang cenderung aneh. Menata pemerintahan di wilayah kerjanya. Ada dua fenomena yang menggambarkan apa yang saya sebut kesurupan tadi.
Pertama-tama mengenai relasi mereka dengan para wakil kepala daerah. Hanya berselang beberapa saat setelah dilantik dalam jabatan, ketegangan muncul diantara mereka. Mula-mula tertutup, tapi lama kelamaan terbuka juga.
Ketegangan atau yang istilah formal akademik disebut sebagai “konflik aktorial”, bukan karena perbedaan pandangan terhadap satu persoalan penting dalam pemerintahan.
Konflik aktorial dipicu oleh “siapa berhak dapat berapa”. Jadi konflik mereka dipicu oleh hal-hal teknis yang tidak ada sangkut paut dengan esensi pemerintahan. Ada yang kemudian bisa rujuk tapi ada kasus di mana wakil kepala daerah dijadikan semacam pot bunga atau asesoris belaka.
Herannya wakil kepala daerah yang diperlakukan seperti itu, malah menerima perlakuan yang buruk seperti itu. Mereka kemudian membangun kesan sebagai rakyat jelata yang terzolimi.
Para wakil kepala daerah seperti ayam tanpa kepala yang lupa bahwa mereka itu juga pejabat negara sekaligus aktor politik yang merepresentasi komunitas politik tertentu.
