Dalam lanskap seperti ini, gereja menghadapi ujian serius: tetap setia pada panggilan profetisnya, atau larut dalam kenyamanan relasi dengan kekuasaan.
Panggilan profetis bukan sekadar retorika moral. Ia adalah keberanian untuk bersuara ketika rakyat kesulitan, ketika keadilan dikesampingkan, dan ketika kekuasaan kehilangan arah. Gereja dipanggil bukan untuk menjadi penonton, apalagi legitimasi kekuasaan, melainkan suara hati nurani publik.
Menunda suara berarti mengkhianati mandat. Menunggu sampai umat benar-benar terpuruk sebelum bersuara adalah bentuk kelalaian moral. Sejarah telah berkali-kali menunjukkan: gereja yang diam di hadapan ketidakadilan perlahan kehilangan relevansinya. Ia menjadi institusi yang hadir secara simbolik, tetapi absen secara substansial.
Sebaliknya, gereja yang berani menjaga jarak kritis dari kekuasaan—tanpa kehilangan komitmen kebangsaan—akan tetap menjadi terang dan garam. Ia tidak mudah dibeli, tidak mudah dibungkam, dan tidak mudah diperalat.
Karena itu, yang dibutuhkan hari ini bukan sekadar kedekatan gereja dengan kekuasaan, melainkan keberanian untuk berkata “tidak” ketika kekuasaan menyimpang. Bukan sekadar partisipasi dalam seremoni, melainkan konsistensi dalam menyuarakan kebenaran.
