Alih-alih memelihara kehidupan, negara justru menjadi pelindung atas proses perampasan ruang hidup. Maka benar yang dikatakan oleh David Harvey, bahwa negara modern sering menjadi aktor aktif dalam praktik “accumulation by dispossession”—akumulasi keuntungan dengan cara mengorbankan masyarakat adat, ekosistem lokal, dan nilai-nilai budaya.
Dalam kajian ekologi politik, Paul Robbins menyebut bahwa konflik atas sumber daya bukan semata urusan lingkungan, tapi persoalan kekuasaan: siapa yang punya hak bicara, siapa yang dikesampingkan, dan siapa yang mengambil untung dari penderitaan orang lain.
Sementara itu, Arturo Escobar menjelaskan bahwa masyarakat adat hidup dalam keterhubungan yang sangat dalam dengan alam. Alam bukan benda mati yang bisa ditambang sesuka hati, tapi bagian dari kosmologi dan identitas. Merusak tanah berarti merusak jiwa komunitas itu sendiri. Dan David Harvey mengingatkan bahwa apa yang disebut “pembangunan” hari ini, sering kali hanyalah cara baru untuk merampas—dengan istilah yang terdengar indah di kertas, tapi menyakitkan di kenyataan.
Apa yang dilakukan oleh masyarakat Kei hari ini bukan sekadar bentuk penolakan. Itu adalah bentuk cinta: cinta kepada tanah, laut, adat, dan generasi yang akan datang. Kei sedang bersuara. Dan suaranya harus didengar, bukan hanya di Jakarta atau Ambon, tapi oleh seluruh anak Maluku, dari Aru hingga Seram, dari Tanimbar hingga Banda. Ini bukan soal tambang. Ini soal keberlanjutan hidup di wilayah kepulauan yang saling terhubung. Ini soal mempertahankan logika hidup yang menghargai relasi antar-pulau, antar-manusia, dan antara manusia dengan alam. Ini soal kita semua. (*)
