“Dulu kami dikasih tanah untuk bertani, sekarang tanahnya jadi milik perusahaan. Kami tidak diajak bicara, tiba-tiba alat berat masuk,” ujar Hasanah, warga transmigran generasi kedua.
Negara Harus Hadir, Bukan Menghilang
Warga Subaim tidak menolak pembangunan. Mereka juga bukan anti-investasi. Tapi mereka menolak pengabaian, penggusuran diam-diam, dan perusakan tanpa tanggung jawab. Irigasi rusak, air tercemar, hasil panen nihil—dan belum ada satupun langkah nyata dari pemerintah maupun perusahaan tambang untuk memulihkan keadaan.
“Bukan kami yang butuh tambang. Negara yang butuh nikel. Tapi kenapa kami yang bayar harganya?” kata Sumarno, sambil menatap ke arah bendungan yang kini retak dan mati.
Sumarno mengatakan, warga kini meminta agar pemerintah mengevaluasi izin-izin tambang yang merusak sumber air dan pertanian. Selain itu, warga juga meminta agar korporasi tambang diwajibkan memulihkan dampak ekologis yang mereka timbulkan.
Mereka juga meminta agar irigasi Subaim diperbaiki sebagai proyek prioritas, di mana kawasan transmigrasi Subaim dikembalikan sebagai pusat produksi pangan Maluku Utara, bukan ladang eksploitasi nikel.
“Penghancuran ekologi di Subaim adalah pengkhianatan terhadap sejarah, rakyat, dan masa depan Maluku Utara. Ketika tanah pangan berubah jadi tanah tambang, maka yang hancur bukan hanya ekosistem, tapi juga kepercayaan rakyat pada negara. Sudah waktunya negara memilih: membela manusia atau terus membiarkan tanah ini menangis,” pungkasnya. (Tim)
