Belakangan ia bahkan berbicara tentang people power sebagai alternatif karena menilai jalur formal pemakzulan sulit bekerja. Hak Saiful berbicara tentu harus dilindungi. Kritik kepada presiden tidak menjadi makar hanya karena nadanya keras. Negara demokratis tak perlu alergi kritik.
Tapi persoalannya bukan cuma boleh atau tidak. Ada pertanyaan lain: patutkah figur yang begitu identik dengan lembaga pengukur opini publik sekaligus tampil sebagai partisan dalam pertarungan yang sedang diukurnya, apa pun alasannya? Ini perkara kredibilitas, bukan kriminalitas.
Di tengah pertanyaan itu, perusahaan Saiful, SMRC, lalu tampil menayangkan hasil survei kepuasan terhadap Prabowo. Survei 5–19 Juli dengan 749 responden itu menyebut angkanya tinggal 51,1 persen. Persentasenya turun 30,1 poin dalam sembilan bulan. Pada November 2025 kepuasan publik terhadap Prabowo masih 81,2 persen.
Bahkan menurut survei terbaru itu, 49,4 persen responden menilai kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk, sementara hanya 15,7 persen menilainya baik atau sangat baik. Ini hantaman telak dengan angka. Tapi di sinilah muncul ironi pembuat survei yang sebelumnya sudah berteriak bahwa pasiennya sakit.
Survei SMRC boleh jadi sepenuhnya akurat. Jika mau mengkritiknya, harus pula dijawab dengan survei tandingan. Metode harus dinilai berdasarkan metode, bukan berdasarkan siapa pemilik perusahaan.
