Yang terbaru: “londo ireng.” Dalam pidato Harlah ke-28 PKB, 23 Juli 2026, Prabowo berbicara tentang “londo ireng” yang menurutnya masih ada sampai sekarang, sambil menyinggung wartawan, pengamat dan LSM yang dianggap terus menggambarkan Indonesia secara negatif.
Sebelumnya muncul pula ungkapan tentang pengamat yang tidak patriotik, “antek asing”, dan kekuatan luar di balik kritik kepada pemerintah. Politik kita rupanya sedang membuka kamus kolonial seperti “londo ireng” untuk mencari kosakata menghadapi abad digital.
Masalahnya bukan sekadar kata-katanya kasar. Demokrasi tidak akan roboh gara-gara presiden memakai bahasa warung kopi. Yang berbahaya ialah ketika substansi kritik diganti dengan identitas pengkritik. Lembaga survei mengatakan approval rating turun, mestinya dijawab dengan survei pembanding atau perbaikan kebijakan.
Begitu pengkritik disebut “antek asing”, “tidak patriotik”, atau “londo ireng”, pertanyaan pun bergeser. Semula: apakah kritiknya benar? Lalu menjadi: apakah orangnya cukup Indonesia? Ini sama dengan penggunaan logika ad hominem: isi argumen dibiarkan berdiri, pembawanya yang dipukul.
Lucunya, Saiful dan Prabowo akhirnya bertemu pada satu problem: posisi orang menjadi lebih menonjol dari isi argumen. Saiful membuat publik bertanya apakah angka surveinya murni atau ikut berpolitik. Prabowo membuat publik bertanya apakah pemerintah sedang menjawab kritik atau sibuk memilah siapa kawan dan siapa lawan.
