Tertinggi Rp 4,4 Juta, Inilah Daftar Besaran UMP 2022 di 26 Provinsi, Maluku-Malut Belum

oleh -76 views
Link Banner

Porostimur.com – Jakarta: Sejumlah daerah telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2022.

Upah minimum pekerja pada 2022 mengalami prosentase kenaikan rata-rata yakni sebesar 1,09 persen.

Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat menggelar konferensi pers tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Pekerja 2022 pada 16 November 2021.

Kebijakan penetapan Upah Minimum diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berikut daftar 26 provinsi yang telah menetapkan UMP 2022: 

UMP 2022 Sumatera Utara: Rp 2.522.609

UMP 2022 Kepulauan Bangka Belitung: Rp 3.264.881

UMP 2022 DKI Jakarta: Rp 4.452.724

UMP 2022 Jawa Barat: Rp 1.841.487

UMP 2022 Jawa Tengah: Rp 1.813.011

UMP 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY): Rp 1.840.951

UMP 2022 Kalimantan Selatan: Rp 2.906.473

UMP 2022 Kalimantan Timur: Rp 3.014.497

Baca Juga  Jelang Laga Melawan Persija, Pelatih Persipura Perkuat Mental Pemain

UMP 2022 Kalimantan Barat: Rp 2.434.328

UMP 2022 Kalimantan Tengah: Rp 2.922.516

UMP 2022 Kalimantan Utara: Rp 3.016.738

UMP 2022 Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876

UMP 2022 Sulawesi Utara: Rp 3.310.723

UMP 2022 Sulawesi Tenggara: Rp 2.710.595

UMP 2022 Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp 2.207.212

Tujuan penetapan upah minimum

Dikutip dari laman kemnaker.go.id, penetapan upah minimum bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah akibat posisi tawar mereka yang lemah dalam pasar kerja.

Ida menjelaskan, upah minimum berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan wilayah, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Tidak ada lagi penetapan upah minimum berdasarkan sektor (UMS), tetapi UMS yang telah ditetapkan sebelum 2 November 2020 tetap berlaku hingga UMS tersebut berakhir atau UMP/UMK di wilayah tersebut telah lebih tinggi.

Baca Juga  Kejari Halsel Laksanakan Rakor Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan

Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 561/6393/SJ perihal penetapan upah minimum tahun 2022 kepada seluruh gubernur, Ida meminta Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat 21 November 2021.

Namun, mengingat 21 November merupakan hari libur nasional, maka penetapan UMP harus dilakukan paling lambat satu hari sebelumnya, yaitu 20 November 2021.

“Dalam menetapkan UMK, maka harus dilakukan Gubernur paling lambat tanggal 30 November 2021 dan dilakukan setelah penetapan UMP,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah membeberkan beberapa provinsi bakal menerima upah minimum tertinggi dan terendah pada 2022.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker Indah Anggoro Putri menyebutkan, DKI Jakarta tetap menjadi kota paling tertinggi upah minimumnya.

Ia mengatakan, upah minimum Provinsi DKI Jakarta ini telah diperhitungkan berdasarkan rata-rata upah minimum tahun depan yang naik sebesar 1,09 persen.

Baca Juga  Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Ambon, Rabu 5 Mei 2021

“Data statistik upah minimum secara umum saja, UMP terendah kayaknya akan terjadi di Jawa Tengah yaitu senilai Rp 1.813.011. Paling tertinggi akan terjadi di DKI Jakarta, yaitu sejumlah Rp 4.452.724. Rata-rata penyesuaian upah minimum adalah 1,09 persen,” kata Putri, Senin (15/11/2021).

Putri menambahkan, ada empat provinsi yang tidak akan mengalami kenaikan upah minimum lantaran upah minimum tahun ini sudah melampaui ketentuan batas atas.

Adapun keempat provinsi itu antara lain :

– Sumatera Selatan

–  Sulawesi Utara

– Sulawesi Selatan, dan

– Sulawesi Barat.

Rinciannya adalah Sumatera Selatan dengan nilai upah minimumnya Rp 3.144.446, Sulawesi Utara Rp 3.310.723, Sulawesi Selatan Rp 3.165.876, dan Sulawesi Barat Rp 2.678.863.

“Empat provinsi ini nilai upah minimumnya sudah melebihi batas atas upah minimum tahun depan,” jelas Putri.

(red/tribunnews)