Terungkap, otoriter KPU RI yang disusupi politik

oleh -66 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ambon : Belum tuntasnya proses seleksi kepada calon anggota KPU Provinsi Maluku, memberikan signal bahwa proses demokrasi 5 tahunan yakni Pileg dan Pilpres 2019 nanti bakalan mengalami masalah.

Mencegah bakalan munculnya masalah penyelenggaraan di Maluku, KPU RI pun mengintervensi proses penjaringan anggota KPU Maluku.

Tim Seleksi yang dibentuk sebelumnya dan belum menuntaskan tugasnya, digantikan dengan tim lain yang dibentuk dan dilantik di Kantor KPU RI, Jumat (8/2).

Tim ini bahkan menjalani bimbingan teknis (Bimtek) sehari sesudahnya di lokasi yang sama, Sabtu (9/2).

Mirisnya lagi, timsel yang baru dibentuk malah membuka pendaftaran ulang calon anggota KPU Maluku kepada seluruh peserta, sementara 5 peserta lama yang hasil tes komputernya (CAT) di atas ambang batas, tidak akan mengikuti test yang sama lagi.

Baca Juga  Tabel Sebaran Corona 25 Juni: Maluku Utara 80 Kasus Baru, Bali 56 Kasus Baru

Menyikapi hal ini, 2 peserta seleksi dimaksud, Zahrudin Latuconsina dan Victor Alberth Palijama pun angkat bicara.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (14/2), keduanya menilai KPU benar-benar ternodai oleh kepentingan tertentu.

”Dengan adanya ambigusitas pada penjelasan timsel yang baru, mucul persepsi adanya upaya untuk mengamankan kepentingan tertentu yang sama sekali jauh dari prinsip penyelenggara, yang mesti ditegakkan sebagai bahagaian dari upaya penegakan akan nilai dan substansi demokrasi. Pada sisi yang lain, patut pula dipertanyakan akan hakikat dari konsistensi sebuah produk hukum, apakah berlaku surut ataukah tidak? Dalam perspektif ini, maka dapat disimpulkan bahwa proses seleksi KPU Provinsi Maluku telah tergerus dan terjerembab dalam liang kebinasaan yang acap kali diperdebatkan, apakah hukum yang menjadi panglima di negeri ini ataukah politik?” herannya.

Baca Juga  Bungkam Sevilla, Real Madrid Usir Barcelona dari Puncak

Selaku tim seleksi, akunya, seharusnya tim baru menggunakan hasil seleksi tim lama secara kesatuan, bukannya sepotong-sepotong.

”Sementara ada perlakuan khusus bagi 5 orang peserta tidak akan ikut CAT, dengan alasan telah memenuhi ambang batas 60. Sedangkan bagi yang tidak memenuhi, akan ikut CAT ulang. Hal ini patut dipertanyakan. Bukankah sandarannya adalah PKPU No 2 tahun 2019? Kenapa tidak dilakukan test ulang bagi semua peserta, karena hasil awal merupakan kesatuan yang utuh dari kerja timsel yang dibubarkan berdasarkan PKPU No 7 2018,” jelasnya.

Apa yang dilakukan KPU RI ini, tegasnya, merupakan bentuk dari kekerasan struktural yang dipertontonkan bagi masyarakat Maluku.

Dimana, ketika ruang yang dirasa dapat menguntungkan pihak tertentu, maka regulasi sebagai sandaran dapat dengan mudah disulap untuk memenuhi hasrat sang penguasa.

Baca Juga  Persamaan Lobi Yahudi dan Lobi China dalam Kancah Dunia

”Oleh karenanya kami merasa bahwa proses yang sementara terjadi jauh dari substansi demokrasi itu sendiri,” tegasnya.

Bukan itu saja, kedunya juga mensinyalir trik main mata timsel yang baru dalam proses seleksi anggota KPU Maluku periode 2019-2024.

”Kami ingin juga mempertanyakan hasil CAT yang memenuhi ambang batas 60, merupakan hasil yang murni ataukah hasil yang patut dipertanyakan? Bukankah skor di lapangan hijau juga dapat diatur. Semuanya berawal dari asumsi, namun sayup-sayup terdengar adanya pertemuan gelap yang terlaksana di tempat  terang. Dari Maluku untuk Indonesia, Merdeka!” pungkasnya. (keket)