Bagaimanapun, instruksi Megawati melanggar amanat dari UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Retret merupakan agenda penting untuk mengsingkronisasi dan mengharmonisasi program-program pemerintah pusat dan daerah. Apalagi selama kampanye pilkada, para calon kepala daerah/wali kota melemparkan janji-janji yang tak sejalan dengan program pemerintah pusat.
Akibat instruksi Megawati, puluhan gubernur dan kepala daerah/wali kota dari PDI-P urung hadir di Akademi Militer, Magelang, untuk mendapat pembekalan dari pakar dan pejabat yang ditunjuk Prabowo. Retret, yang juga berguna untuk membangun hubungan emosional antarpemimpin daerah, juga akan diisi Prabowo pada dua hari terakhir retret (21-28 Februari).
Selain tak percaya pada tuduhan KPK, Megawati melihat penahanan Hasto sebagai aksi balas dendam Jokowi yang ambisinya berkuasa tiga periode ditentang Megawati. Juga, pada April mendatang PDI-P akan melangsungkan Kongres VI untuk memilih ketua umum partai. Dalam konteks ini, Hasto yang telah lama malang melintang di partai punya peran strategis dalam mengamankan Kongres.
Di pihak lain, Megawati mencium ada gelagat Jokowi akan mengacaukan kongres dengan menyelundupkan orang dalam PDI-P untuk mengambil alih partai terbesar itu. Pemecatan Megawati atas Jokowi sebagai kader partai memperbesar kemarahan Jokowi terhadap Megawati. Jokowi ingin tetap berada dalam partai dan membangun faksinya sendiri sehingga loyalisnya di PDI-P tetap terjaga. Dengan demikian, dugaan ia hendak membegal PDI-P bisa lebih mudah.
