Kecurigaan bahwa KPK mempersangkakan Hasto punya landasan sendiri. Sebagaimana diketahui, pimpinan dan dewan pengawas KPK saat ini hasil seleksi Jokowi pada akhir masa pemerintahannya. Padahal, sesuai UU, seharusnya presiden yang sedang berkuasalah (Prabowo) yang punya hak menyeleksi pimpinan dan dewan pengawas KPK.
Setelah KPK dilemahkan pada 2019 dan mengubahnya dari lembaga independent menjadi entitas eksekutif di bawah presiden, Jokowi memanfaatkan lembaga ini untuk menyandera siapa pun yang berpotensi berseberangan dengan agendanya, sekaligus melindungi keluarganya. Dus, logis kalau orang menduga KPK bekerja untuk kepentingan Jokowi, yaitu membuang trah Soekarno dari PDI-P.
Sebagai sahabat, Megawati berharap Prabowo bisa menggunakan wewenangnya untuk membendung “konspirasi” Jokowi melalui KPK, yang tujuan pokoknya adalah merusak PDIP. Prabowo serba salah. Di satu pihak, ia tak mau konfrontatif dengan Jokowi. Di pihak lain, ia ingin menjaga hubungan baik dengan Megawati, sekaligus membuka peluang bergabungnya PDI-P ke KIM plus.
Absennya gubernur dan kepala daerah/wali kota dari PDI-P di acara retret akan mengurangi efektivitas pemerintahan Prabowo. Kendati Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus mendominasi, jumlah kepemimpinan di daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota dari PDI-P masih lumayan banyak. Mereka ditengarai akan mengimplementasikan program pembangunan mereka sendiri.
