Kritik terhadap Pendekatan Kebijakan
Mahasiswa menilai pendekatan kebijakan yang digunakan pemerintah cenderung elitis dan tidak berpijak pada realitas sosial masyarakat di Pulau Damer.
“Pemerintah jangan datang dengan dalih konservasi lalu membatasi laut kami. Kami yang menjaga laut ini secara turun-temurun,” ujar Kusumanigsi.
Menurut mereka, kebijakan yang tidak partisipatif justru berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat adat, serta memicu konflik sosial di wilayah pesisir.
Kearifan Lokal dan Ancaman Marginalisasi
Mahasiswa juga menyoroti keberadaan kearifan lokal yang selama ini menjadi dasar pengelolaan sumber daya laut oleh masyarakat adat. Sistem tersebut dinilai telah terbukti menjaga keberlanjutan ekosistem.
Namun, kebijakan konservasi yang tidak melibatkan masyarakat berpotensi mengabaikan pengetahuan lokal tersebut dan mendorong terjadinya marginalisasi.
“Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, maka yang terjadi bukan pelestarian, tetapi peminggiran masyarakat adat secara sistematis,” ujarnya.
Dorongan Dialog dan Penyelesaian Inklusif
Aksi yang diikuti berbagai elemen mahasiswa dan organisasi kepemudaan ini juga menjadi desakan agar pemerintah segera membuka ruang dialog yang transparan dan partisipatif.
Perwakilan massa turut membacakan poin-poin tuntutan secara resmi kepada Pemerintah Provinsi Maluku sebagai upaya mendorong komunikasi yang konstruktif.
