“Penting dipahami, bila etika publik juga memiliki kontribusi bagi moderasi agama di Indonesia di era post-trust juga, dan itu berarti lembaga agama mengemban tugas etik yang penting terutama dalam dialektika opini yang dibentuk oleh emosi dan prasangka dengan fakta sosial sebagai bentuk dari kebenaran faktual yang verifikatif,” ujarnya.
Ruhulessin menilai, bangsa dan agama tidak boleh jatuh kedalam manipulasi kebenaran dan manipulasi kebenaran tidak boleh dibiarkan, sebaliknya butuh proses verifikasi faktual yang harus dijadikan sebagai kebenaran faktual. Ketika manipulasi kebenaran itu dilakukan dengan menjadikan sumber-sumber etik agama secara serampangan, ketahanan sosial masyarakat dan umat akan tereduksi ke dalam bentuk-bentuk sikap yang ambivalen.
“Itulah sebabnya, etika publik mesti menjadi nadi etika kebangsaan,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XII Maluku dan Maluku Utara Jantje Eduard Lekatompessy, memberikan tanggapan terhadap pidato Ruhulessin mengenai etika publik sebagai nadi etika kebangsaan. Ia menerangkan, pidato tersebut mengingatkan bila etika merupakan sesuatu yang harus dimulai dari diri sendiri yang pada akhirnya akan bermuara ke publik dan meluas kepada nilai-nilai etika kebangsaan.
