Kementerian PANRB juga memberikan arahan kepada BPJPH agar mengupayakan penyediaan lahan dan gedung permanen yang dapat digunakan sebagai kantor UPT, idealnya diperoleh melalui hibah dari pemerintah daerah. Selain itu, BPJPH juga diminta untuk memperoleh rekomendasi tertulis dari kepala daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan lokasi UPT yang akan dibentuk.
“Upaya hari ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan layanan halal di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Maluku, serta meningkatkan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mendapatkan jaminan produk halal,” harap Sukismanto.
Hadir dalam audiensi tersebut antara lain Kabag TU Kanwil Kemenag Provinsi Maluku, Rusdiy Latuconsina, S.Ag.; Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan BPJPH, Muhammad Tajussalathin, M.M.; Perencana Ahli Pertama, Randi Ocsi Nardi, S.E.; Muhammad Fadhil Hilmawan, S.Sos.; serta sejumlah pejabat di lingkungan Kantor Gubernur Maluku. (red/inmas)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
