Usir Dubes China, MUI Serahkan Rekomendasi Uighur ke Menlu

oleh -50 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Ribuan demonstran memadati Kedutaan Besar China, Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (27/12).

Mereka datang untuk menuntut pemerintah negeri tirai bambu untuk menghentikan pembantaian terhadap etnis muslim Uighur di Xinjiang.

Para pengunjuk rasa menyebut pembantaian terhadap etnis muslim Uighur di Xinjiang masih kerap terjadi.

Namun, masyarakat dunia yang hendak melihat pemerintah China mengisolasi etnis Uighur tidak diberikan akses.

“Mereka lebih kejam dari binatang, harus kita lawan. Wahai Xi Jinping, presiden komunis, kami siap berperang melawan anda,” teriak seorang orator dengan nada penuh emosi di lokasi, Jumat (27/12).

Umat muslim di Indonesia mengancam akan mengusir Dutabesar China dari Indonesia jika mereka masih diam atas kasus yang menimpa Uighur.

Baca Juga  Tanda-Tanda Jokowi Bakal Meninggalkan PDIP, Manuvernya Sudah Kelihatan

“Kita usir Dubes China!” tandasnya.

Sementara itu Ketua Delegasi Ormas Islam Indonesia ke China, Muhyiddin Junaidi, mengaku pihaknya telah memberikan rekomendasi dari hasil kunjungan tersebut kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

“Sejak Maret 2019 kita sampaikan (rekomendasi) kepada Menteri Luar Negeri, dan mudah-mudahan sudah ada komunikasi dengan pihak China,” ujar Muhyiddin dilansir Rmol.id, Jumat (27/12).

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri ini juga menerangkan, dalam kunjungannya ke China memang terlihat adanya dugaan intimidasi.

“Tidak ada kebebasan beragama. Bagi mereka (Pemerintah China) agama itu hanya boleh dipraktikkan di ruang tertutup bukan di ruang terbuka. Nah itu jadi masalah,” kata Muhyiddin.

Dalam rekomendasi yang diberikan ke Menlu, dikatakan Muhyiddin, berisi harapan terhadap peranan pemerintah atas kasus Uighur ini.

Baca Juga  Barisan AHM dukung langkah Bawaslu Malut

“Pemerintah sebagai pengayom masyarakat, tempat masyarakat mengadukan masalahnya, seharusnya pemerintah mendengar aspirasi rakyatnya. Karena masalah Uighur bukan hanya masalah kecil,” sebut Muhyiddin.

“Tapi masalah kebebasan beragama harus segera ditindaklanjuti, agar tidak menimbulkan aksen-aksen yang lebih luas lagi,” tutupnya. (red/rtl/rmol)