“Sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, saya sampaikan kepada Mas Novel Baswedan bahwa saya adalah sekjen yang sangat getol menjabarkan perintah Ibu Megawati Soekarnoputri bagaimana PDI Perjuangan memerangi korupsi. Karena itulah, tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan, itu sangat salah,” ujarnya.
Dalam video itu, Hasto menyinggung ketika pertemuannya dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka menjelang Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution ingin mencalonkan sebagai Wali Kota Solo dan Wali Kota Medan. Saat itu, dia mengatakan kepada Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusannya di dalam mencalonkan anak dan menantunya.
“Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobby sebagai wali kota? Loh kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobby sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi suap dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu,” tuturnya.
Dari situlah, Hasto mengaku merasakan bahwa pertanyaannya sangat mengusik perhatian dari Jokowi. Sebab, dia menegaskan kembali kepada Jokowi bahwa ketika Gibran dan Bobby menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain.
