“Capaian ini patut diapresiasi, tetapi tetap harus menjadi bahan evaluasi agar kita mengetahui akar persoalan dan dapat melakukan perbaikan,” ujarnya.
Dari sektor pajak daerah, target sebesar Rp474,167 miliar berhasil terealisasi hingga 98,44 persen atau Rp466,777 miliar. Namun, sektor retribusi daerah masih jauh dari harapan, dengan capaian hanya 55,87 persen dari target Rp55,224 miliar.
“Capaian ini masih jauh dari harapan dan memerlukan perhatian serius, terutama dalam hal optimalisasi,” jelasnya.
Digitalisasi Jadi Kunci Tutup Kebocoran
Wagub juga menyoroti adanya potensi kebocoran pendapatan daerah yang harus segera ditangani. Pemerintah Provinsi Maluku, kata dia, telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan dan akan menanganinya melalui sistem digitalisasi terintegrasi.
“Saya minta digitalisasi ini dikerjakan secara serius dan menjadi instrumen utama pengawasan. Pengawasan harus dilakukan ketat, tidak hanya menunggu evaluasi dari provinsi, tetapi dilakukan rutin oleh masing-masing unit kerja,” tegasnya.
Selain itu, ia menggarisbawahi empat fokus utama dalam peningkatan PAD, yakni perumusan strategi inovatif berbasis digital, penguatan sinergi lintas pemangku kepentingan, peningkatan kualitas layanan publik, serta inovasi dalam menggali sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat.
