Porostimur.con, Manokwari – Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan, Provinsi Papua Barat melaksanakan acara Musrenbang RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2024. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2024 dibuka oleh Pj. Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw bertempat di Aston Niu Hotel Manokwari dan dihadiri oleh Unsur Forkopimda Papua Barat, Bupati se-Papua Barat, Kepala OPD lingkup Papua Barat, stakeholders terkait di Wilayah Papua Barat serta perwakilan Kementerian/Lembaga terundang.
Menteri Dalam Negeri diwakili oleh Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Jeffry Apoly Rahawarin hadir pada acara dimaksud untuk memberikan arahan terkait perencanaan pembangunan daerah untuk Tahun 2024. Jeffry menyampaikan bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Untuk itu, perlunya memastikan adanya kesinambungan pembangunan dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan dengan memperhatikan berbagai dinamika kebijakan dan arahan pembangunan nasional Tahun 2024.
Pada kesempatan ini, Jeffry mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat agar dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 tetap memperhatikan isu-isu strategis nasional dan isu strategis daerah. Isu-isu strategis nasional dimaksud, yaitu percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, penanganan stunting, pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, Middle income trap, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, reformasi birokrasi, ketahanan energi dan pangan, pengurangan risiko bencana, Pilpres dan Pilkada serentak Tahun 2024, dan perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045. Sedangkan isu strategis daerah yang perlu diperhatikan antara lain, rendahnya akses dan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar (Pendidikan dan Kesehatan) serta perlindungan sosial, masih terjadi konflik horizontal dan kriminalitas meskipun dalam intensitas rendah, hingga Kerentanan wilayah dan kota atas perubahan iklim, pencemaran, kerusakan lingkungan dan potensi bencana.
