Kini, setelah proyek itu selesai dengan segala kemegahan yang dipaksakan, rakyat mulai menghitung ongkosnya. Biaya proyek membengkak dari sekitar Rp80 triliun menjadi lebih dari Rp130 triliun. Pembengkakan ini tidak berdiri sendiri—ada dugaan mark-up dalam pengadaan material, lahan, hingga biaya konsultan. Bahkan sumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sudah menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran hukum dalam proses penentuan biaya proyek. Publik menuntut KPK untuk turun tangan, sebab proyek sebesar ini tak boleh diselimuti kabut politik.
Kebusukan Whoosh juga tampak dari skema pembiayaannya. Ketika rakyat baru tahu bahwa sebagian utangnya akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), rasa marah tak bisa dibendung. Ini bukan proyek rakyat jika rakyat harus menanggung utangnya. Inilah momen ketika figur seperti Purbaya muncul lantang menolak beban utang itu dibebankan kepada APBN. Tapi keberanian itu seolah berdiri sendiri. Di tengah diamnya elite, suara Purbaya seperti jeritan di padang sunyi.
Prabowo Subianto, sebagai presiden terpilih dan pemimpin pemerintahan mendatang, tak boleh bersikap setengah hati. Jika ia benar berpihak pada rakyat, maka ia harus berani berkata “tidak.” Tidak pada praktik pembusukan proyek negara. Tidak pada warisan kebijakan yang salah arah. Tidak pada para pengkhianat bangsa yang masih bercokol di lingkar kekuasaan atas nama loyalitas kepada Jokowi. Rakyat menunggu langkah tegas: apakah Prabowo berani menegakkan keadilan bahkan jika yang diseret adalah orang-orang yang pernah dekat dengan Jokowi?
