Ketiga, Presiden Joko Widodo sendiri belum mengeluarkan statement yang jelas. Satu-satunya statement yang terlacak di ruang publik ialah tetap akan mengikuti aturan konstitusi, serta pada saat yang sama mengatakan tidak bisa melarang orang atau partai yang menyuarakan gagasan penundaan. Itu jauh dari kesan sikap Presiden dalam dua tahun belakangan terhadap isu tiga periode. Bahkan bisa jadi, dibaca publik menjadi semacam mendukung apa perintah konstitusi sehingga jika UUD diubah dan menyediakan aturan normatif gagasan penundaan pemilu, akan diterima Presiden Joko Widodo.
Bermain dengan masa jabatan
Kondisi inilah yang penting untuk diingatkan karena bermain-main dengan masa jabatan dalam sistem presidensial itu memang menyimpan kerapuhan tertentu. Sistem presidensial memang sangat memudahkan godaan menuju arah otoritarian. Hal itu dinyatakan Hamilton dalam The Federalist Papers, ketika konstitusi Amerika dalam perjalanannya mau menggunakan sistem presidensial untuk pertama kali, bahwa pada dasarnya presiden itu ialah raja yang coba dibatasi dengan konstitusi. Itulah yang membuat salah satu genre konstitusionalisme yang diimani dalam demokrasi presidensial ialah pembatasan kekuasaan, yang meliputi upaya untuk meredam kekuasaan agar tidak melakukan abuse of power serta pada saat yang sama adanya pembatasan masa jabatan (fixed term) yang ketat.
