Bikin AMDAL Abal-Abal, BPK Suruh PT. Terasis Erojaya Kasih Pulang Setengah Milyar ke Kas Daerah

oleh -286 views
Link Banner

[carousel_slide id=’11594′]

@porostimur.com | Ternate; Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara memerintahkan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula agar melakukan penarikan terhadap kelebihan pembayaran senilai Rp.555.588.000.00 dari PT. TE dan dikembalikan ke kas daerah.

Perintah ini menyusul adanya temuan BPK pada item pekerjaan Pelaksanaan Pekerjaam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Dermaga Ferry, Tahun 2018 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula.

Selain memerintahkan pengembalian uang, BPK juga memerintakan agar Bupati Kepulauan Sula dan Kepala Dinas Perhubungan memberi sanksi kepada kepada panitia lelang.

BPK juga memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan untuk memberikan sanksi kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Pembuat Komitmen serta memberikan sanksi kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang dinilai tidak cermat.

Penelusuran dokumen yang dilakukan oleh porostimur.com menemukan bahwa Proyek AMDAL Dermaga Ferry dilaksanakan oleh PT. TE dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.485.009.405.00.

Baca Juga  Polisi Ringkus Satu Pelaku Penganiaya Warga Rohua

Pelaksanaan pekerjaan dilakukan melalui tender dan dilakukan perikatan dengan kontrak Nomor: 03.DP/SP/DISHUB-KS/VIII/2018, tanggal 16 Agustus 2018.

Jangka waktu pelaksanaan perkerjaan tersebut sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah 135 hari kalender, terhitung sejak 16 Agustus 2018 sampai dengan 28 Desember 2018.

Pembayaran pekerjaan Penyusunan AMDAL dilakukan dalam dua termin pembayaran.

Pembayaran termin pertama, sebesar 20 persen dari nilai kontrak senilai Rp.297.001.881.00. Sedangkan pembayaran termin kedua sebesar 80 persen atau senilai Rp.1.188.007.524.00.

Pekerjaan atas pekerjaan AMDAL tersebut, sesuai dengan termin dilakukan melalui SP2D, Nomor: 3868-SP2D-LS/KS/2018, tanggal 24 September 2018, dan SP2D Nomor: 7514/SP2D-LS/KS/2018, tanggal 31 Desember 2018.

Terhadap pekerjaan ini pun sudah dilakukan pemeriksaan pekerjaan melalui Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Perencanaan, Nomor: 550.33/175/BAMPP-MC.1/DISHUB-KS/2018, tanggal 24 Desember 2018.

Pekerjaan ini juga telah dilakukan serah terima pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Nomor: 550.33/175/BASTPP-MC.1/DISHU-KS/2018, tanggal 24 Desember 2018.

Baca Juga  Perairan Indonesia Punya Potensi Tsunami Cukup Besar, Termasuk Kepulauan Maluku

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pertanggungjawaban serta konfirmasi dengan pihak-pihak terkait, BPK menemukan bahwa terdapat kesamaan internal protocol (IP) address yang digunakan oleh ketiga calon penyedia, yaitu PT TE, PT BCL dan PT PN.

Kesamaan lokasi tersebut sama dengan kesamaan lokasi pada item pekerjaan FS, Master Plan dan DED Dermaga Ferry yang dikerjakan oleh PT. PPN.

BPK juga menemukan bukti pertanggung jawaban biaya langsung non personil senilai Rp.595.188.000.00 yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam realiasi biaya pekerjaan AMDAL terdapat biaya survey yang dilakukan melalui kerjasama dengan Labortorium Pengendalian Kualitas Lingkungan (LPKL).

Padahal ketika dilakukan konfirmasi oleh BPK, pihak LPKL mengaku tidak pernah ada kerjasama dengan PT. Terasis Erojaya senilai Rp.48.906.000.00 tersebut.

Bukti lain yang juga bermasalah adalah kegiatan Pengambilan Sampling dengan nilai Rp.26.532.000.00, dimana BPK menemukan bahwa item tersebut tidak didukung dengan bukti pertanggung jawaban yang memadai dan lengkap.

Baca Juga  Masih Pandemi, Eric Clapton Mulai Tur Perdana di Delapan Kota

Pada item Biaya Sosialisasi dan Rapat Pembahasan dengan nilai Rp.480.150?000.00, BPK menemukan bahwa item tersebut tidak dilangkapi dengan pertanggungjawaban yang lengkap dan layak.

Hal lain yang juga menjadi temuan BPK adalah bahwa pengujian tidak dilakukan sesuai kondisi yang sebenarnya dan tidak menggunakan data yang valid.

Berdasarkan pemeriksaan lebih jauh, diketahui bahwa lokasi yang dijadikan tempat pengujian bukan di Desa Dofa yang merupakan lokasi rencana pembangunan dermaga ferry, melainkan di Kota Bitung, Sulawesi Utara.

Atas kondisi tersebut, keluaran hasil penyusunan AMDAL tidak dapat dipastikan kelayakannya. Dengan demikian, BPK memerintahkan PT. Terasis Erojaya mengembalikan kelebihan pembayaran senilai Rp.555.588.000.00 kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula untuk dikembalikan ke Kas Daerah. (red)